RELEVANSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI - dikpora.jogjaprov.go.id DETAIL ARTIKEL JURNAL Dipublish: 11 Februari 2013 10:02 WIB, - Dibaca : 16453 kali

RELEVANSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI

Penulis : cqq
Share :

RELEVANSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN  DI PERGURUAN TINGGI

Mahasiswa tidak lebih sekadar sebagai pemulung ilmu pengetahuan di kampus, mereka tidak berani belajar  menjadi wirausahawan, Bob Sadino, Belajar Menjadi Orang Goblok, 2009

 

A. Pendahuluan

Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship akan semakin digalakkan di perguruan tinggi  agar lulusan perguruan tinggi mampu mandiri.  Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi   diharapkan bisa menyiapkan mahasiswa untuk berani mandiri, tidak lagi terfokus menjadi pencari kerja. Apalagi data pengangguran terdidik di Indonesia menunjukkan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan semangat kewirausahaannya.

Tahun 2008, Indonesia mendapat ranking 1 di Asia dalam jumlah pengangguran tertinggi. Hal ini dianggap mengancam stabilitas kawasan Asia mengingat secara keseluruhan jumlah penduduk Indonesia lebih besar daripada negara-negara tetangga. Meskipun ditengarai turun sekitar 9% dari tahun 2007, tapi secara umum angka ini tetap saja dianggap yang tertinggi di Asia. Lalu bagaimana prediksi tahun 2009 ini?

Berdasarkan  hasil survei tenaga kerja Badan Pusat Statistik bulan Februari dan Agustus 2009 memprediksi akan naiknya angka pengangguran di Indonesia sekitar 9%. Sementara angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39 persen dari total angkatan kerja.  Dari jumlah tersebut, pengangguran dengan gelar sarjana sekitar 12,59%. Dari data di atas, sudah sangat jelas Indonesia mempunyai permasalahan yang tidak ringan dalam mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar sarjana. Sudah kuliah bayar mahal, ujung-ujungnya menganggur juga. Bila tidak segera diatasi, angka ini bukannya semakin turun tapi akan melonjak naik. Apalagi bila mengingat tiap tahun ada dua gelombang wisuda di tiap Perguruan Tinggi (PT), maka tinggal mengalikan saja jumlah tersebut dengan jumlah PT di Indonesia. (Kompas 23 Desember 2009)  

Bagi sarjana yang sudah mendapat pekerjaan pun, nasib mereka masih terancam juga dengan PHK mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih saja belum bangkit dari keterpurukan. Krisis global yang menginduk kepada Kapitalisme berimbas juga pada semakin tingginya angka pengangguran. Bila sudah begini, ke mana lagi akan mencari solusi atas tingginya pengangguran sarjana ini?  

No.

Pendidikan

Tertinggi

yang

Ditamatkan

Berusaha

Sendiri

tanpa

Dibantu

Berusaha

Sendiri

dengan

Dibantu

Berusaha

Dengan

Buruh

Tetap

Pekerja

Buruh/

Karyawan

Pekerja

Bebas

Pertanian

Pekerja

Bebas

Non.

Pertanian

Pekerja

Tidak

Dibayar

1.

T/BPS

18,7

39,0

1,9

4,5

9,1

2,1

24,7

2.

T/BT SD

20,8

33,0

2,5

8,9

8,8

3,5

22,5

3.

SD

21.3

27,4

2,8

14,8

6,1

5,3

22,2

4.

SMP

22,7

19,5

3,6

27,0

3,2

4,7

19,3

5.

SMA

16,7

12,2

4,2

52,7

0,8

2,4

10,9

6.

SMK

13,8

8,3

3,8

64,0

0,4

2,5

7,2

7.

DiplomaI/II

5,1

2,7

1,4

88,9

0,0

0,0

1,9

8.

Diploma III

6,3

3,4

3,7

82,0

0,1

0,3

4,1

9.

Universitas

5,8

3,4

4,9

83,1

0,0

0,5

2,2

 

TJumlah 1

19,5

23,0

3,1

27,2

4,7

4,0

18,5

 

 

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu   Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan (2008)

Sumber: BPS, 2008

Berapa persen sih minimal wirausahawan di sebuah negara? Untuk menjadi negara maju, sebuah negara paling tidak harus memiliki dua persen  dari jumlah penduduk. Di Amerika, misalnya, terdapat sekitar 11 persen wirausahawan dari jumlah penduduk, Singapura sekitar 7 persen, dan di Indonesia baru sekitar 0,18 persen. Pola menciptakan lapangan kerja di dunia sudah berubah. Dulu pembukaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekarang semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja.

Pendidikan kewirausahaan mesti berjalan secara berkesinambungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi.

Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus meningkat dengan menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Sampai saat ini, sebanyak 82,2 persen lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai pegawai. Adapun masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan selama enam bulan hingga tiga tahun.

Tingginya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi menunjukkan, proses pendidikan di perguruan tinggi kurang menyentuh persoalan-persoalan nyata di dalam masyarakat. Perguruan tinggi belum bisa menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi di dalam keterbatasan dan berdaya juang di dalam tekanan.

"Rata-rata lama bersekolah mestinya linear dengan pendapatan, tetapi di Indonesia tidak demikian. Persoalan ini mesti serius diatasi, salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di kampus-kampus supaya para sarjana tidak berpikir hanya berburu pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang berusaha karena sudah dilatih di kampus,"  .

Dengan gencarnya pendidikan kewirausahaan, baik yang diintegrasikan dalam kurikulum maupun kegiatan kemahasiswaan, pada 2014 ditargetkan sebanyak 20 persen lulusan perguruan tinggi berhasil menjadi usahawan. Penciptaan komunitas usahawan dari kalangan dosen dan lulusan perguruan tinggi ini ditargetkan bisa mempercepat penambahan jumlah usahawan Indonesia yang saat ini baru berjumlah 0,18 persen dari ideal 2 persen yang dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Perguruan Tinggi   sejak awal telah menyertakan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulumnya. Diharapkan dengan adanya pendidikan kewirausahaan tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan jiwa usaha yang ditunjang dengan kemampuan berbahasa asing serta kemampuan dalam keilmuan komputer. Sehingga ketika lulus nanti mahasiswa dapat secara langsung menerapkan keilmuannya di masyarakat.

B. Peran Pendidikan Tinggi Dalam Memotivasi Mahasiswa Menjadi Wirausahawan

Tingginya angka pengangguran yang ditamatkan pendidikan tinggi di Indonesia mengalihkan perhatian kita untuk memburu model pendidikan macam apa yang cocok saat ini diterapkan di perguruan tinggi. Untuk menjawab persoalan tersebut di setiap perguruan tinggi saat ini sudah mulai mirintis program pendidikan kewirausahan.

Program Pengembangan Kewirausahaan dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada para mahasiswa dan juga staf pengajar serta diharapkan menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Selain itu diharapkan pula hasil-hasil penelitian dan pengembangan tidak hanya bernilai akademis saja, namum mempunyai nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa. Kewirausahaan, dapat didefinisikan sebagai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan (peluang) bisnis serta kemampuan mengoptimalisasikan sumberdaya dan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya.

Peranan perguruan tinggi dalam memotivasi mahasiswa menjadi seorang wirausahawan muda sangat penting dalam menumbuhkan jumlah wirausahawan. Dengan meningkatnya wirausahawan dari kalangan sarjana akan mengurangi pertambahan jumlah pengangguran bahkan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pihak perguruan tinggi dapat mencetak wirausahawan muda. Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap dan perilaku kewirausahaan sasaran didik, baik di sekolah-sekolah menengah, maupun di pendidikan tinggi. Orientasi mereka, pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga kerja.

Selain itu pula, secara historis masyarakat kita memiliki sikap feodal yang diwarisi dari penjajah Belanda, ikut mewarnai orientasi pendidikan kita. Sebagian besar anggota masyarakat mengaharapkan output pendidikan sebagai pekerja, sebab dalam pandangan mereka bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah priyayi yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh warga masyarakat. Lengkaplah sudah, baik pendidik, institusi pendidikan, maupun masyarakat, memiliki persepsi yang sama terhadap harapan ouput pendidikan.

Berbeda dengan di negara maju, misalkan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat   sejak 1983 telah merasakan pentingnya pendidikan kejuruan. Di mana Pendidikan kewiraushaan yang dikembangkan diarahkan pada usaha memperbaiki posisi Amerika dalam persaingan ekonomi dan militer. Pendidikan kewirausahaan khususnya yang berkenaan dengan pendidikan bisnis, dikatakan bahwa dapat dilakukan pada setiap level pendidikan, baik pada level Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, maupun di perguruan tinggi.

Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia termasuk masih kekurangan wirausahawan. Hal ini dapat dipahami, kerena kondisi pendidikan di Indonesia masih belum menunjang kebutuhan pembangunan sektor ekonomi. Perhatikan, hampir seluruh sekolah/PT masih didominasi oleh pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang konvensional. Mengapa hal itu dapat terjadi? Di satu sisi institusi pendidikan dan masyarakat kurang mendukung pertumbuhan wirausahawan. Di sisi lain, banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat mendorong semangat kerja masyarakat, misalkan kebijakan harga maksimum beras, maupun subsidi yang berlebihan yang tidak mendidik perilaku ekonomi masyarakat.

Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara adalah para wirausahawan. Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Dewasa ini banyak kesempatan untuk berwirausaha bagi setiap orang yang jeli melihat peluang bisnis tersebut. Karier kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta memberikan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen, baik dalam maupun luar negeri. Meskipun perusahaan raksasa lebih menarik perhatian publik dan sering kali menghiasi berita utama, bisnis kecil tidak kalah penting perannya bagi kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu pemerintah mengharapkan para mahasiswa mempunyai kemampuan dan keberanian untuk mendirikan bisnis baru meskipun secara ukuran bisnis termasuk kecil, tetapi membuka kesempatan pekerjaan bagi banyak orang. Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kemampuan dalam melihat peluang bisnis serta mengelola bisnis tersebut serta memberikan motivasi untuk mempunyai keberanian menghadapi resiko bisnis. Peranan perguruan tinggi dalam memotivasi para mahasiswanya menjadi young entrepreneurs merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Menurut  Thomas Zimmerer dalam Kirschheimer, DW,  ada 8 faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan antara lain sebagai berikut:

1.     Wirausahawan Sebagai Pahlawan.

Faktor di atas sangat mendorong setiap orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sikap masyarakat bahwa seorang wirausaha dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model untuk diikuti. Sehingga status inilah yang mendorong seseorang memulai usaha sendiri.

     2. Pendidikan Kewirausahaan.

Pendidikan kewirausahaan sangat populer di banyak akademi dan universitas di Amerika. Banyak mahasiswa semakin takut dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri.

    3.  Faktor ekonomi dan Kependudukan.

Dari segi demografi sebagian besar entrepreneur memulai bisnis antara umur 25 tahun sampai dengan 39 tahun. Hal ini didukung oleh komposisi jumlah penduduk di suatu negara, sebagian besar pada kisaran umur diatas. Lebih lagi, banyak orang menyadari bahwa dalam kewirausahaan tidak ada pembatasan baik dalam hal umur, jenis kelamin, ras, latar belakang ekonomi atau apapun juga dalam mencapai sukses dengan memiliki bisnis sendiri.

    4.  Pergeseran ke Ekonomi Jasa

Di Amerika pada tahun 2000 sektor jasa menghasilkan 92% pekerjaan dan 85% GDP negara tersebut. Karena sektor jasa relatif rendah investasi awalnya sehingga untuk menjadi populer di kalangan para wirausaha dan mendorong wirausaha untuk mencoba memulai usaha sendiri di bidang jasa.

    5.  Kemajuan Teknologi.

Dengan bantuan mesin bisnis modern seperti komputer, laptop, notebook, mesin fax, printer laser, printer color, mesin penjawab telpon, seseorang dapat bekerja dirumah seperti layaknya bisnis besar. Pada zaman dulu, tingginya biaya teknologi membuat bisnis kecil tidak mungkin bersaing dengan bisnis besar yang mampu membeli alat-alat tersebut. Sekarang komputer dan alat komunikasi tersebut harganya berada dalam jangkauan bisnis kecil.

    6.  Gaya Hidup Bebas.

Kewirausahaan sesuai dengan keinginan gaya hidup orang Amerika yang menyukai kebebasan dan kemandirian yaitu ingin bebas memilih tempat mereka tinggal dan jam kerja yang mereka sukai. Meskipun keamanan keuangan tetap merupakan sasaran penting bagi hampir semua wirausahawan, tetapi banyak prioritas lain seperti lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman, lebih banyak waktu senggang dan lebih besar kemampuan mengendalikan stress hubungan dengan kerja. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa 77% orang dewasa yang diteliti, menetapkan penggunaan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman sebagai prioritas pertama. Menghasilkan uang berada pada urutan kelima dan membelanjakan uang untuk membeli barang berada pada urutan terakhir.

    7.  E-Commerce dan The World-Wide-Web

Perdagangan on-line tumbuh cepat sekali, sehingga menciptakan perdagangan banyak kesempatan bagi wirausahawan berbasis internet atau website. Data menunjukkan bahwa 47% bisnis kecil melakukan akses internet sedangkan 35% sudah mempunyai website sendiri. Faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahawan di beberapa negara.

    8.  Peluang Internasional.

Dalam mencari pelanggan, bisnis kecil kini tidak lagi dibatasi dalam ruang lingkup Negara sendiri. Pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu ke peluang bisnis yang luar biasa bagi para wirausahawan yang bersedia menggapai seluruh dunia. Kejadian dunia seperti runtuhnya tembok Berlin, revolusi di negara-negara baltik Uni Soviet dan hilangnya hambatan perdagangan sebagai hasil perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa, telah membuka sebagian besar pasar dunia bagi para wirausahawan. Peluang Internasional akan terus berlanjut dan tumbuh dengan cepat pada abad ke 21.

Faktor yang mendukung pembahasan ini adalah faktor Pendidikan Kewirausahaan. Di luar negeri banyak universitas mempunyai suatu program khusus dalam mempelajari bidang kewirausahaan, sehingga ada suatu embrio young entrepreneurs.Peranan perguruan tinggi hanya sekedar menjadi fasilitator dalam memotivasi, mengarahkan dan penyedia sarana prasarana dalam mempersiapkan sarjana yang mempunyai motivasi kuat, keberanian, kemampuan serta karakter pendukung dalam mendirikan bisnis baru.

Peranan perguruan tinggi dalam memotivasi mahasiswanya menjadi wirausahawan muda sangatlah penting. Hal ini dilihat dari beberapa pembahasan bidang kewirausahaan yang telah dikemukakan diatas. Masalahnya adalah bagaimana pihak perguruan tinggi mampu melakukan peranannya dengan benar dan mampu menghasilkan sarjana yang siap berwirausaha. Peranan pihak perguruan tinggi dalam menyediakan suatu wadah yang memberikan kesempatan memulai usaha sejak masa kuliah sangatlah penting, sesuai dengan pendapat Thomas Zimmerer bahwa memulai bisnis, bisa pada saat masa kuliah berjalan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana peranan perguruang tinggi dalam hal memotivasi mahasiswanya untuk tergabung dalam wadah tersebut. Karena tanpa memberikan gambaran secara jelas apa saja manfaat berwirausaha, maka besar kemungkinan para mahasiswa tidak ada yang termotivasi untuk memperdalam keterampilan berbisnisnya.

Oleh karena itu, pihak perguruan tinggi juga perlu mengetahui faktor yang paling dominan memotivasi mahasiswa dalam berwirausaha. Hasil penelitian mengatakan bahwa ada 3 faktor paling dominan  dalam memotivasi sarjana menjadi wirausahawan yaitu faktor kesempatan, faktor kebebasan, faktor kepuasan hidup. Ketiga faktor itulah yang membuat mereka menjadi wirausahawan. Tulisan ini sangat membantu pihak perguruan tinggi dalam memberikan informasi kepada para mahasiswanya, bahwa menjadi wirausahawan akan mendapatkan beberapa kesempatan, kebebasan dan kepuasan hidup. Proses penyampaian ini harus sering dilakukan sehingga mahasiswa semakin termotivasi untuk memulai berwirausaha. Sebab banyak mahasiswa merasa takut menghadapi resiko bisnis yang mungkin muncul yang membuat mereka membatalkan rencana bisnis sejak dini.

Motivasi yang semakin besar, ada pada mahasiswa menyebabkan wadah yang disiapkan oleh pihak perguruan tinggi tidak sia-sia, melainkan akan melahirkan wirausahawan muda yang handal. Dengan semakin banyaknya mahasiswa memulai usaha sejak masa kuliah, maka besar kemungkinan setelah lulus akan melanjutkan usaha yang sudah dirintisnya. Sehingga semakin berkurangnya jumlah pengangguran di negara kita, akan tetapi sebaliknya semakin bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka.

 

C. Arah Pendidikan Kewirausahaan

Pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan permintaan ekspor dan efisiensi industri telah banyak didiskusikan. Potensi yang belum tergarap adalah kekuatan internal kewirausahaan dan inovasi yang dilandasi iptek. Inovasi diibaratkan bahan bakar, sementara kewirausahaan adalah mesin. Keduanya menjadi sumber kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan.

Kewirausahaan akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Semua bersumber dari fakta rendahnya jumlah entrepreneur dan kesulitan melahirkan entrepreneur. Kebutuhan pendidikan kewirausahaan makin relevan dengan perubahan lingkungan global yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan. Peranan perguruan tinggi dalam melaksanakan pembelajaran kewirausahaan menjadi sangat penting.

Dahulu, pola pembelajaran kewirausahaan tidak secara formal dilembagakan. Bekal motivasi dan sikap mental entrepreneur terbangun secara alamiah, lahir dari keterbatasan dan semangat survival disertai keteladanan kerja keras dari dosen atau model contoh. Mahasiswa yang terlatih tempaan secara fisik dan mental melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi tangguh untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, dijiwai benar. Mahasiswa menjadi terlatih melihat sisi positif suatu sumberdaya dan ditransformasikan menjadi manfaat yang nyata.

Namun, pola pengembangan kewirausahaan masa lalu itu dianggap tidak sistematik menghasilkan entrepreneur. Entrepreneur lebih ditentukan oleh bakat atau karakter individu, atau bawaan lahir, tidak atas proses yang direncanakan.

Fenomena sekarang menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Menurut Ciputra, kompetensi kewirausahaan bukanlah ilmu magic. Pendidikan tinggi, perlu mengajarkan tiga kompetensi kepada mahasiswanya, yakni menciptakan kesempatan (opportunity creator), menciptakan ide-ide baru yang orisinil (inovator) dan berani mengambil resiko dan mampu menghitungnya (calculated risk taker). Peran yang dilakukan perguruan tinggi adalah: (i) internalisasi nilai-nilai kewirausahaan, (ii) peningkatan ketrampilan (transfer knowledge) dalam aspek pemasaran, finansial, dan teknologi; dan (iii) dukungan berwirausaha (business setup) (Vallini and Simoni, 2007).

Menurut ASHE Higher Education Report (2007), keberhasilan studi mahasiswa ditentukan oleh dua ukuran, yakni (i) jumlah waktu dan upaya mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran dan (ii) kemampuan perguruan tinggi menyediakan layanan sumberdaya, kurikulum, fasilitas dan program aktivitas yang menarik partisipasi mahasiswa untuk meningkatkan aktualisasi, kepuasan dan ketrampilan. Dalam konteks pendidikan kewirausahaan, nampaknya partisipasi mahasiswa dan kemampuan perguruan tinggi perlu disinergikan, agar menyediakan layanan sebaik-baiknya agar melahirkan student entrepreneur. Dengan demikian, melalui pendidikan dapat direncanakan kebutuhan jumlah maupun kualitas entrepreneur.

Karakter keilmuan kewirausahaan didisain untuk mengetahui (to know), melakukan (to do), dan menjadi (to be) entrepreneur. Tujuan pendidikan to know dan to doterintegrasi di dalam kurikulum program studi, terdistribusi di dalam mata-mata kuliah keilmuan. Integrasi dimaksudkan untuk internalisasi nilai-nilai kewirausahaan. Dalam tahapan ini, perguruan tinggi menyediakan matakuliah kewirausahaan yang ditujukan untuk bekal motivasi dan pembentukan sikap mental entrepreneur. Sementara itu tujuan to be entrepreneur diberikan dalam pelatihan ketrampilan bisnis praktis. Mahasiswa dilatih merealisasikan inovasi teknologi ke dalam praktek bisnis.

Program penguatan untuk mendorong aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha baru telah dicanangkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengembangkan beragam program kewirausahaan. Pada tahun 2009, telah dikenalkan Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW (Student Entrepreneur Program) untuk menjembatani para mahasiswa memasuki dunia bisnis rill melalui fasilitasi start-up bussines.

Di lain sisi, aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa yang sistematik juga dapat membangun motivasi dan sikap mental entrepreneur. Pembinaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan minat dan bakat, keilmuan, kesejahteraan atau keorganisasian lainnya mampu memberikan ketrampilan untuk berwirausaha, dalam pengertian wirausaha bisnis, wirausaha sosial maupun wirausaha corporate (atau intrapreneur). Sebagian para tokoh politik, CEO atau komisaris perusahaan besar bukankah dulunya para aktivis mahasiswa. Mahasiswa yang aktif dalam unit pers (atau koran kampus) juga sukses menjadi wirausaha dalam industri penerbitan. Mahasiswa tim robotika menjadi tim kreatif jasa industri permesinan. Mahasiswa teknik informatika menjadi wirausaha software house. Mahasiswa dalam forum kajian agama menjadi pendakwah. Mahasiswa pecinta alam menjadi wirausaha jasa outbound.

Pengembangan kewirausahaan di Universitas   memberikan program ekstra kurikuler kompetensi kewirausahaan kepada mahasiswa. Tujuan program kompetensi mencakup to know, to do, dan to be entrepreneur.  Di mana mahasiswa memperoleh materi pelatihan, magang hingga penyediaan modal untuk praktek bisnis.

Aktvitas ekstra kurikuler mahasiswa yang sistematik juga dapat membangun motivasi dan sikap mental entrepreneur. Di Universitas, pembinaan mahasiswa pecinta alam khususnya, yang tergabung dalam Mapala, memuat karakter pendidikan kewirausahaan. Anggota mahasiswa pecinta alam mendapatkan standar pembinaan perihal pengetahuan umum alam bebas dan lingkungan, pengembangan kepribadian, dan penguatan mental ideologi. Mereka juga memperoleh materi pengalaman lapangan perihal manajemen perjalanan, kerjasama lapangan, kemandirian dan kesetiakawanan, navigasi, pendakian, jalan malam dan survival. Pembinaan tersebut mampu melahirkan kreativitas dan inovasi sebagai energi utama kewirausahaan.

Mapala mampu memanfaatkan potensi organisasi dan anggota-anggotanya untuk berkembang. Mereka bekerjasama dengan dunia usaha, pemerintah daerah, atau komponen masyarakat lain untuk mensupport kegiatan organisasi. Wigapala mampu menunjukkan kerja keras dan kemandirian dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi ke dalam kegiatan yang berorientasi bisnis atau praktek-praktek bisnis. Pengalaman dan manfaat ekonomi bisnis tersebut digunakan untuk mengembangkan organisasi.

Secara nasional, untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan pemerataan pada pendidikan tinggi, semakin bertambah program yang ditawarkan. Perguruan tinggi mendirikan program vokasional yang memberikan ketrampilan wirausaha, setara diploma atau kursus. Ada pula program ekstensi yang memberi peluang para wirausaha untuk kuliah. Yang terakhir ini adalah entrepreneur student, yang sudah masuk ranah psikomotorik kewirausahaan. Menurut Robinson, Huefner dan Hunt (1991), mereka ini memiliki karakter yang tinggi dalam inovasi, praktek bisnis, kepercayaan diri dan pengendalian. Mereka adalah pelaku bisnis, yang juga ingin meningkatkan kemampuan berwirausaha.

Sungguh menarik melihat kemauan pemerintah yang akan menyediakan dana sebesar Rp 110 miliar pada tahun 2009 untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Dengan pendidikan kewirausahaan tersebut, diharapkan para lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari kerja, tetapi bisa sebagai pencipta lapangan kerja.

Memang ironis menyaksikan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak lulusan pendidikan tinggi menenteng ijazahnya ke sana-ke mari melamar pekerjaan, tetapi mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Sebaliknya bisa disaksikan seseorang yang dengan pendidikan formal minim, tetapi bisa sukses luar biasa dalam pekerjaannya.

Ambil contoh Andre Wongso, yang mengaku SDTT (sekolah dasar tidak tamat), sekarang sukses sebagai pakar motivasi yang andal dan ternama di Indonesia. Begitu juga Bob Sadino yang pendidikan formalnya terbatas, tetapi sukses dalam usaha agrobisnisnya.

Lalu, mengapa begitu banyak pengangguran di negara yang kaya sumber daya alam dan keramahan iklim ini? Adakah yang salah dengan pendidikan formal kita? Atau bahkan, seperti dinyatakan Ivan Illich dalam bukunya Deschooling Society (1972), pendidikan formal terlalu banyak menyerap biaya, hasilnya kurang optimal, dan lebih parah lagi banyak menghasilkan tenaga pemalas yang tidak terampil dan hanya menjurus kepada pekerjaan formal, tanpa mau tahu dengan kondisi riil di lapangan.

Mestinya pendidikan seperti dinyatakan Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (1972) merupakan ajang pembebasan kesadaran atau dialogika yang memancing mereka untuk berdialog, membiarkan mereka mengucapkan sendiri per-kataannya, mendorong mereka untuk menamai dan dengan demikian untuk merubah dunia.

Konsep pendidikan yang ada pada kita sekarang ini cenderung berbentuk institusi bank menurut konsep Freire, di mana pihak pendidik secara searah memberikan pengetahuannya kepada peserta didik sehingga bisa terkumpul segepok ilmu.

Bercermin dari kenyataan itu, tentu ada yang salah dengan pendidikan kita sekarang ini. Pendidikan formal yang diberikan di bangku sekolah maupun perguruan tinggi hanya terpaku pada penguasaan hard skills.

Bahkan sangatlah kurang dengan mengkaitkan kenyataan yang terjadi di dunia realitas.

Penelitian menunjukkan, keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting.

Tingkat kecerdasan cuma menyumbang sekitar 20-30 persen keberhasilan, selebihnya ditentukan soft skills. Penelitian National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2005 menunjukkan hal itu, di mana pengguna tenaga kerja membutuhkan keahlian kerja berupa 82 persen soft skills dan 18 persen hard skills.

Soft skills, menurut Berthall (dalam Diknas, 2008), adalah tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seseorang manusia (misal pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan, dan lain-lain). Dengan demikian, kemampuan soft skills tercermin dalam perilaku seseorang yang memiliki kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan kemampuan soft skills, maka para peserta didik perlu dibekali dengan pendidikan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship) yang andal. Dengan dibekali pengetahuan kewirausahaan yang memadai, disertai segi-segi praksisnya, para lulusan mempunyai kemauan dan kemampuan yang memadai, sehingga tidak merasa kebingungan ketika harus memasuki pasaran kerja.

Joseph Schumpeter sebagai pakar ekonomi kelembagaan berpendapat, kewirausahaan sangat penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Pemikirannya bertumpu pada ekonomi jangka panjang yang terlihat dalam analisisnya, baik mengenai terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

D. Dukungan Maksimal

Freire menekankan, dalam pendidikan perlu dipakai prinsip konsientisasi yang merujuk pada penguasaan problem diri sendiri dan situasi di mana peserta didik hidup serta tumbuh kesadaran dalam menentukan kedudukan, nilai-nilai dan harapan hidup peserta didik terhadap relasinya dengan dan bersama dunia. Tujuan penerapan prinsip konsientisasi adalah agar peserta didik tidak menjadi manusia yang terasing dan terkucilkan dari diri sekaligus lingkungan hidupnya.

Berdasarkan pemikiran Freire tersebut, maka agar pendidikan bisa lekat dengan masyarakat dan lingkungannya, dapat mempersiapkan seseorang menuju dunia kerja yang makin sulit, keras, serta membutuhkan berbagai keahlian yang mendukung, perlu diberikan pendidikan kewirausahaan.

Mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan perlu diberikan kepada semua peserta didik dari TK sampai perguruan tinggi. Pelajaran kewirausahaan harus disajikan secara sistematis dan terstruktur, serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan usia peserta didik.

Kemasan pelajaran haruslah dapat menarik minat peserta didik, dan bukan sekadar hafalan yang diperlukan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Undanglah para wirausahawan untuk menerangkan dan menceritakan kiat-kiat sukses usahanya, yang tentunya memerlukan perjuangan dan pengorbanan sangat besar. Semangat kerja dan kegigihan dalam meraih sukses, tentunya merupakan teladan untuk memacu kerja keras dan mengiliminasi budaya santai yang masih lekat menghinggapi mayoritas masyarakat.

Kegiatan magang kerja di suatu usaha sangatlah penting untuk mengerti dunia riil wiraswasta. Para peserta didik bisa melihat langsung bagaimana praksis dari teori-teori yang telah diperolehnya (mulai aspek produksi, akuntansi, pemasaran, hingga sumber daya manusia) bisa diterapkan dalam kegiatan riil.

Deviasi antara teori dan praksis tentunya merupakan kekayaan yang tidak ternilai, dalam kaitannya untuk pengembangan intelektual dan kematangan memasuki dunia kerja. Alangkah menariknya jika pendidikan kewirausahaan ditindaklanjuti dengan praksis di tempat menuntut ilmu.

Berbagai gerai perlu didirikan seperti penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing dan sebagainya. Para peserta didik secara bergantian mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Belum lagi, dengan adanya klinik kewirausahaan, para peserta didik bisa melihat permasalahan yang muncul dan solusi pemecahannya yang tepat.

Pendidikan kewirausahaan dengan model konsientiasi yang bergerak dari tataran teoritis dan praksis, tentunya membutuhkan dana yang relatif besar, juga membutuhkan peran serta para stakeholders. Tentunya sudah waktunya pihak pemerintah, swasta, dan dunia perbankan turut serta memajukan dunia pendidikan di Indonesia, agar masyarakat makin cerdas. Yang lebih penting, bisa mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan kualitas yang prima. 

E. Penyebab Kegagalan Pendidikan Kewirausahaan

Sebuah pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Yayasan Ciputra Entrepreneur dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada--yang akan berlangsung selama tiga bulan--dibuka dengan kuliah umum antara lain oleh pengusaha Ciputra, akhir Oktober lalu, di Kota Yogyakarta. Kegiatan itu tentu saja sebuah eksperimen yang menarik dalam ikut mencoba melahirkan wirausaha dari lingkungan mahasiswa. Menarik karena pelatihan itu melibatkan dua lembaga dari kultur yang berbeda, Ciputra mewakili praktisi, sedangkan UGM mewakili akademisi. Kalau pelatihan ini berhasil, tentu bisa menjadi proyek percontohan untuk pendidikan kewirausahaan berikutnya.

Proyek percontohan semacam ini penting karena pemerintah, yang diharapkan mampu menggerakkan dunia kewirausahaan sebagai salah satu upaya melawan kemiskinan dan pengangguran, selama ini belum berhasil sepenuhnya. Seperti diketahui, gerakan kewirausahaan sudah dilakukan pemerintah sejak 12 tahun lalu. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 mencanangkan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya kreatif, inovatif, di masyarakat, baik di kalangan dunia usaha, pendidikan, maupun aparatur pemerintah.

Namun, dalam perjalanannya, gerakan tersebut kurang mendapat dukungan. Program yang dijalankan pemerintah dalam mengimplementasikan inpres tersebut malah salah arah. Contohnya program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dari Departemen Pendidikan Nasional; serta Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sarjana peserta program TKPMP ataupun SP3 yang, setelah proyek selesai, tidak menjadi wiraswasta tapi kembali menjadi pencari kerja. Walaupun data tertulis untuk itu belum ada, secara umum data Badan Pusat Statistik pada 2004 menunjukkan mayoritas alumni universitas bekerja sebagai karyawan (83,1 persen), sedangkan yang berwiraswasta tanpa dibantu hanya 5,8 persen.

Dari pengalaman program TKPMP dan SP3, setidaknya terdapat tiga hal yang menurut penulis menghambat perkembangan minat lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha. Pertama, persoalan mindset (pola pikir). Banyak sarjana yang masih berpikir sebagai pencari kerja, bukan pencipta kerja. Kedua, persoalan kurikulum kewirausahaan yang belum memadai secara kuantitas dan kualitas. Hal tersebut terlihat dari kurang banyaknya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran kewirausahaan. Jika ada, kurikulumnya belum terintegrasi dengan baik.

Kurikulum yang kurang terintegrasi misalnya bisa dilihat dari kurikulum yang lebih menonjolkan aspek pengetahuan (cognitive) daripada sikap maupun keterampilan berwirausaha (attitude). Kondisi yang demikian mengakibatkan lulusan perguruan tinggi hanya mengerti usaha pada tataran teori. Kurangnya integrated link antara penyelenggara perguruan tinggi dan lembaga pembiayaan serta pemasaran menjadikan pengembangan semangat serta kemampuan berwirausaha lebih sulit.

Lebih ironis lagi, sekolah bisnis di Indonesia belum berorientasi mencetak wirausaha baru atau membuka usaha sendiri. Sekolah bisnis yang ada di Indonesia, terlebih pada tingkat S-2, lebih mengarah pada intrapreneurship daripada entrepreneurship. Hal ini dapat dilihat misalnya mayoritas mahasiswa sekolah bisnis berasal dari karyawan perusahaan besar. Artinya, target pasar sekolah bisnis masih pada karyawan perusahaan besar dan bukan individu yang ingin menjadi pengusaha. Mindsetpengelola penyelenggara pendidikan yang demikian tentu tidak sejalan dengan semangat penumbuhan kewirausahaan.

Jika dibandingkan, kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan universitas-universitas terkemuka di Kanada, Amerika, dan Jepang. Di Jepang, misalnya, hasil kreasi mahasiswa tentang suatu produk dikembangkan dan didorong oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan menghubungkannya pada lembaga keuangan (modal ventura) serta pasar yang akan menerima produk tersebut. Di Indonesia sebetulnya banyak mahasiswa yang menghasilkan inovasi baru, tapi sayangnya inovasi tersebut tidak berlanjut menjadi suatu produk atau jasa yang dapat dipasarkan dengan baik. Ini suatu indikasi belum adanya integrated link serta belum adanya jiwa dan semangat entrepreneurshippada penyelenggara perguruan tinggi.

Faktor ketiga yang menghambat perkembangan minat lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha adalah kurangnya kesungguhan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menciptakan pewirausaha dari kalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari tidak adanya dorongan bagi sarjana agar berwirausaha, serta tidak adanya dukungan permodalan dan peluang pasar bagi pewirausaha baru. Pemerintah belum menggunakan "kekuasaannya" untuk menggerakkan lembaga keuangan (modal ventura) untuk berorientasi pada produk yang berbasis ilmu pengetahuan. Lihat saja, lembaga modal ventura masih berfungsi seperti bank yang mensyaratkan pewirausaha baru untuk telah memiliki usaha selama dua tahun sebagai syarat minimal.

Sebetulnya pemerintah juga dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam membuat linkatau sinergi antara perguruan tinggi dan perusahaan besar. Dulu pernah ada program anak-bapak angkat, di mana perusahaan besar mengangkat anak dari kalangan pewirausaha baru. Namun, sayang program itu gagal karena pemerintah tidak bertindak sebagai fasilitator yang aktif.

Salah satu program yang layak dijadikan proyek percontohan dalam upaya pengembangan kewirausahaan di kalangan kampus adalah Pusat Inkubator Institut Teknologi Bandung (PI-ITB). Strategi mereka antara lain pengisuan (sounding) kewirausahaan melalui seminar, lalu kunjungan lapangan, diskusi, tatap muka dengan pengusaha yang berpengalaman, dan penerbitan majalah Entrepreneur Indonesia. Selain itu, dilakukan strategi pendampingan calon pewirausaha dalam bentuk penyediaan fasilitas usaha, konsultasi manajerial dan operasional, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Pusat Inkubator ITB adalah contoh yang baik. Namun, karena PI-ITB kurang memiliki jaringan (network) dengan pasar dan lembaga pembiayaan, mereka kurang optimal dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi wirausaha.  

F. Penutup

Jiwa wirausaha diharapkan menjadi kerangka berpikir (mind set) generasi muda di tengah keterbatasan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja saat ini.

Belajar kewirausahaan menekankan pembentukan cara berpikir. Para generasi muda yang sekarang sedang bersekolah atau kuliah kelak mempunyai cara pandang baru dan membawa perubahan dalam menghadapi suatu kehidupan, pengaturan keuangan, dasar manajemen, hingga rencana bisnis. 

Pendidikan kewirausahaan juga tidak terbatas pada mata kuliah tertentu saja. Setiap mata mata kuliah pada dasarnya dapat diintegrasikan ke berbagai bidang lainnya. Setiap bidang kehidupan dapat dikombinasikan dengan kewirausahaan. Dengan demikian, peserta didik mempunyai banyak pilihan dan tidak sekadar menjadi pekerja. Oleh karena itu salah satu kebijakan pemerintah provinsi ke depan ialah menjadikan perguruan tinggi di Yogyakarta sebagai Ecoentrepreneurial Campus. Ecoentrepreneurial Campus adalah sebuah istilah  untuk mengembangkan peluang pembangunan ecoentrepreneurial campus di Yogyakarta. Secara ideal, kampus harus menunjukkan keramahan lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana bersifat kewirausahaan.

Kampus ecoentrepreneurial itu dapat dipadukan dengan permainan yang melatih keberanian untuk mengambil keputusan, khususnya dalam animasi mencapai jenjang wirausaha. 

Dalam konsep ecoentrepreneurial campus, kampus tersebut diharapkan bisa tumbuh tanpa harus memiliki ketergantungan. Misalnya, ketergantungan tenaga listrik yang kini semakin sulit diperoleh harus bisa diganti dengan sumber-sumber tenaga lain. Kampus secara idealis akan berisi para wirausahawan yang sungguh mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu dilatarbelakangi oleh pendidikan formal yang terlampau sibuk membekali siswa dengan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi melupakan aplikasinya.

Jembatan antara pembekalan ilmu pengetahuan dan aplikasi inilah yang harus diisi, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga perusahaan swasta.

 

Ben Senang Galus, staf Dinas Dikpora Prov. DIY

 

 Daftar Kepustakaan

 

1.  Azra, Asyumardi, 2006.Paradigma Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, Penerbit Buku Kompas

2.   Gordon, Stewart, 2008. Asia Menguasai Dunia, Ufuk Press, Jakarta

3.   Galus, Ben Senang, 2004. Pengangguran Terdidik dan Mismacth, Pendidikan Tinggi, Bernas 8 September, Yogyakarta

4.  -----------------------, 2006. Pendidikan Tinggi Paska Gempa, Kompas, 24 Juni

5.  -----------------------, 2005. Arah dan Kebutuhan Pendidikan Kita Masa Depan,  Bernas 2 Mei 2005

6. -----------------------, 2004. Menjawab Tantang Reorientasi Pendidikan, Kedaulatan Rakayat 22 Juli

7. ----------------------, 1985. Perguruan Tinggi dan Kebutuhan Siap Pakai yang Profesional, Suara Pembaruan 2 Mei

8. ----------------------, 1991. Kaitan antara Pendidikan dengan Dunia Kerja, Pusara Nomor 2 Februiari, Taun ke 59

9. Haris, Iskandar, 2004. Potret Juragan dari SMK, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Depdiknas

10.  http://stibainvada.ac.id/kampus/index.php_option=com_content&view=article&id=51:pendidi

11.  http://korantempo.com/korantempo/2007/12/08/Opini/krn,20071208,45.id.html

12.  http://widyagama.ac.id/r09/index.php?option=com_content&task=view&id=60

13. Jalal, Fasli (ed), 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta

14. Kirshheimer, DW., 1989. Public Entrepreneurship and Sub-National Government, Polity, Nomor 22

15.  Muhamad, Fadel, 1992. Industrialisasi dan Wiraswasta Menuju Masyarakat Belah Ketupat, Gramedia, Jakarta

16. --------------------, 2007. Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dan Kinerja Pemerintah Daerah, Gadjah Mada University Press

17. Robert, NC., 1992.   Public Entrepreneurship and Motivation, Policy Studies Review 1

18.Suyanto,M. 2007. Revolusi Strategis Mengubah Proses Bisnis untuk Meledak Perusahaan, andi Offset, Yogyakarta

19. --------------. 2004.Smart in Entrepreneur, Belajar dari pengusaha top Dunia, Andi Offset, Yogyakarta

20. Tangkilisan, Hassel Nosi, 2005. Corporate Governance. Balairung & Co. Yogyakarta

21. Tata Sutabri, Peran Pendidikan Tinggi Dalam Memotivasi Sarjana Menjadi Wirausahawan Http://Www.E-.Net/Artikel/Artikel_Files/Wirausahawan.Doc 

i>. Ha� Vid����hat misalnya mayoritas mahasiswa sekolah bisnis berasal dari karyawan perusahaan besar. Artinya, target pasar sekolah bisnis masih pada karyawan perusahaan besar dan bukan individu yang ingin menjadi pengusaha. Mindset pengelola penyelenggara pendidikan yang demikian tentu tidak sejalan dengan semangat penumbuhan kewirausahaan.

 

Jika dibandingkan, kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan universitas-universitas terkemuka di Kanada, Amerika, dan Jepang. Di Jepang, misalnya, hasil kreasi mahasiswa tentang suatu produk dikembangkan dan didorong oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan menghubungkannya pada lembaga keuangan (modal ventura) serta pasar yang akan menerima produk tersebut. Di Indonesia sebetulnya banyak mahasiswa yang menghasilkan inovasi baru, tapi sayangnya inovasi tersebut tidak berlanjut menjadi suatu produk atau jasa yang dapat dipasarkan dengan baik. Ini suatu indikasi belum adanya integrated link serta belum adanya jiwa dan semangat entrepreneurship pada penyelenggara perguruan tinggi.

Faktor ketiga yang menghambat perkembangan minat lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha adalah kurangnya kesungguhan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menciptakan pewirausaha dari kalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari tidak adanya dorongan bagi sarjana agar berwirausaha, serta tidak adanya dukungan permodalan dan peluang pasar bagi pewirausaha baru. Pemerintah belum menggunakan "kekuasaannya" untuk menggerakkan lembaga keuangan (modal ventura) untuk berorientasi pada produk yang berbasis ilmu pengetahuan. Lihat saja, lembaga modal ventura masih berfungsi seperti bank yang mensyaratkan pewirausaha baru untuk telah memiliki usaha selama dua tahun sebagai syarat minimal.

Sebetulnya pemerintah juga dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam membuat link atau sinergi antara perguruan tinggi dan perusahaan besar. Dulu pernah ada program anak-bapak angkat, di mana perusahaan besar mengangkat anak dari kalangan pewirausaha baru. Namun, sayang program itu gagal karena pemerintah tidak bertindak sebagai fasilitator yang aktif.

Salah satu program yang layak dijadikan proyek percontohan dalam upaya pengembangan kewirausahaan di kalangan kampus adalah Pusat Inkubator Institut Teknologi Bandung (PI-ITB). Strategi mereka antara lain pengisuan (sounding) kewirausahaan melalui seminar, lalu kunjungan lapangan, diskusi, tatap muka dengan pengusaha yang berpengalaman, dan penerbitan majalah Entrepreneur Indonesia. Selain itu, dilakukan strategi pendampingan calon pewirausaha dalam bentuk penyediaan fasilitas usaha, konsultasi manajerial dan operasional, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Pusat Inkubator ITB adalah contoh yang baik. Namun, karena PI-ITB kurang memiliki jaringan (network) dengan pasar dan lembaga pembiayaan, mereka kurang optimal dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi wirausaha.  

 

F. Penutup

 

Jiwa wirausaha diharapkan menjadi kerangka berpikir (mind set) generasi muda di tengah keterbatasan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja saat ini.

Belajar kewirausahaan menekankan pembentukan cara berpikir. Para generasi muda yang sekarang sedang bersekolah atau kuliah kelak mempunyai cara pandang baru dan membawa perubahan dalam menghadapi suatu kehidupan, pengaturan keuangan, dasar manajemen, hingga rencana bisnis. 

Pendidikan kewirausahaan juga tidak terbatas pada mata kuliah tertentu saja. Setiap mata mata kuliah pada dasarnya dapat diintegrasikan ke berbagai bidang lainnya. Setiap bidang kehidupan dapat dikombinasikan dengan kewirausahaan. Dengan demikian, peserta didik mempunyai banyak pilihan dan tidak sekadar menjadi pekerja. Oleh karena itu salah satu kebijakan pemerintah provinsi ke depan ialah menjadikan perguruan tinggi di Yogyakarta sebagai Ecoentrepreneurial Campus. Ecoentrepreneurial Campus adalah sebuah istilah  untuk mengembangkan peluang pembangunan ecoentrepreneurial campus di Yogyakarta. Secara ideal, kampus harus menunjukkan keramahan lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana bersifat kewirausahaan.

Kampus ecoentrepreneurial itu dapat dipadukan dengan permainan yang melatih keberanian untuk mengambil keputusan, khususnya dalam animasi mencapai jenjang wirausaha. 

Dalam konsep ecoentrepreneurial campus, kampus tersebut diharapkan bisa tumbuh tanpa harus memiliki ketergantungan. Misalnya, ketergantungan tenaga listrik yang kini semakin sulit diperoleh harus bisa diganti dengan sumber-sumber tenaga lain. Kampus secara idealis akan berisi para wirausahawan yang sungguh mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu dilatarbelakangi oleh pendidikan formal yang terlampau sibuk membekali siswa dengan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi melupakan aplikasinya.

Jembatan antara pembekalan ilmu pengetahuan dan aplikasi inilah yang harus diisi, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga perusahaan swasta.

 

Ben Senang Galus, staf Dinas Dikpora Prov. DIY

 

 Daftar Kepustakaan

 

1.                                                                                    Azra, Asyumardi, 2006.Paradigma Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, Penerbit Buku Kompas

  1. Gordon, Stewart, 2008. Asia Menguasai Dunia, Ufuk Press, Jakarta

3.      Galus, Ben Senang, 2004. Pengangguran Terdidik dan Mismacth, Pendidikan Tinggi, Bernas 8 September, Yogyakarta

  1. -----------------------, 2006. Pendidikan Tinggi Paska Gempa, Kompas, 24 Juni

5.                                                                                          -----------------------, 2005. Arah dan Kebutuhan Pendidikan Kita Masa Depan,  Bernas 2 Mei 2005

6.                                                                                          -----------------------, 2004. Menjawab Tantang Reorientasi Pendidikan, Kedaulatan Rakayat 22 Juli

7.      ----------------------, 1985. Perguruan Tinggi dan Kebutuhan Siap Pakai yang Profesional, Suara Pembaruan 2 Mei

8.                                                                                          ----------------------, 1991. Kaitan antara Pendidikan dengan Dunia Kerja, Pusara Nomor 2 Februiari, Taun ke 59

9.                                                                              Haris, Iskandar, 2004. Potret Juragan dari SMK, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Depdiknas

  1.  http://stibainvada.ac.id/kampus/index.php?option=com_content&view=article&id=51:pendidi
  2. http://korantempo.com/korantempo/2007/12/08/Opini/krn,20071208,45.id.html
  3. http://widyagama.ac.id/r09/index.php?option=com_content&task=view&id=60

13.                                                                          Jalal, Fasli (ed), 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta

14.                                                                    Kirshheimer, DW., 1989. Public Entrepreneurship and Sub-National Government, Polity, Nomor 22

15.  Muhamad, Fadel, 1992. Industrialisasi dan Wiraswasta Menuju Masyarakat Belah Ketupat, Gramedia, Jakarta

16.                                                                                --------------------, 2007. Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dan Kinerja Pemerintah Daerah, Gadjah Mada University Press

17.                                                                    Robert, NC., 1992.   Public Entrepreneurship and Motivation, Policy Studies Review 1

18.                                                              Suyanto,M. 2007. Revolusi Strategis Mengubah Proses Bisnis untuk Meledak Perusahaan, andi Offset, Yogyakarta

19.                                                              --------------. 2004.Smart in Entrepreneur, Belajar dari pengusaha top Dunia, Andi Offset, Yogyakarta

20.                                                                          Tangkilisan, Hassel Nosi, 2005. Corporate Governance. Balairung & Co. Yogyakarta

  1. Tata Sutabri, Peran Pendidikan Tinggi Dalam Memotivasi Sarjana Menjadi Wirausahawan Http://Www.E-.Net/Artikel/Artikel_Files/Wirausahawan.Doc 

 

 

 

 

 

 


Tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar Nasional, bertema Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi, diselenggarakan oleh Universitas PGRI Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2009

Staf   Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

 

 

 

 

 


Artikel lainya

 
Menjadikan Program CI (Cerdas Istimewa) Sebagai Program Unggulan di DIY
 
`Donasi` Budaya Informasi Terhadap Pendidikan
 
Pengembangan Kecerdasan Gerak-Kinestetik Pada Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisional
 
IMPLIKASI AJARAN PESTALOZZI DALAM PENDIDIKAN HUMANIS

Komentar artikel jurnal

Artikel Lain Kembali ke atas






POJOK INSPIRASI

Kegagalan kebanyakan disebabkan oleh pengerjaan yang kurang sungguh-sungguh, bukan karena kekurangan talenta. (Anonim)
LINK PENTING: BSE - Lembaga Pusat - Lembaga Daerah - Link UPTD - Budaya Baca - Konten Pendidikan - NUPTK - NISN - NPSN - Seksi DIKTI - BAN SM

Kantor : Jl.Cendana 9 Yogyakarta Kode Pos : 55166 Telepon : (0274) 541322 Fax : 513132 Email : dikpora@jogjaprov.go.id
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta.

www.dikpora.jogjaprov.go.id
Copyright © 2014 .Hak cipta dilindungi undang-undang.